TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) Jawa Timur Marsiswo Dirgantoro menyangkal aksi corat-coret di baliho Ketua DPR Puan Maharani di Blitar dan Surabaya merupakan setingan. Menurut dia, jika hal itu setingan, tidak mungkin kasusnya dilaporkan ke polisi.
“Kenyataannya teman-teman pengurus PDI Perjuangan melaporkan vandalisme itu ke polisi,” kata Marsiswo, Selasa, 10 Agustus 2021. Menurut Marsiswo, pihak relawan menyerahkan kasus itu ke polisi. Bila dinilai ada pelanggaran hukum, ia meminta polisi memproses pelakunya.
Relawan, kata dia, berkoordinasi dengan pengurus struktural PDI Perjuangan untuk urusan tersebut. “Wajar kalau PDIP melapor ke polisi, karena kan di baliho yang dirusak itu terdapat gambar simbol partai,” katanya.
Marsiswo mengaku heran mengapa sasaran aksi vandalisme hanya pada baliho Puan. Padahal baliho beberapa politikus yang disebut-sebut punya peluang maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024, juga betebaran di mana-mana. “Kenapa kok baliho Mbak Puan, nah ini yang saya belum tahu,” katanya.
Marsiswo mengklaim pemasangan baliho Puan di wilayah Jawa Timur berawal dari ide GPMN. Mereka melihat elektabilitas Puan dalam berbagai survei masih rendah, sehingga perlu diperkenalkan secara masif ke khalayak. Namun tim relawan tidak menggunakan kata-kata pencapresan dalam baliho, melainkan anjuran untuk mematuhi protokol Covid-19. “Menurut kami, sosialisasi melalui baliho masih efektif,” katanya.
Pada 26 Juli 2021 Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDIP Surabaya melaporkan perusakan baliho Puan ke polisi. Mereka menemukan perusakan baliho terjadi setidaknya di delapan lokasi, yaitu di Jalan Wiratno, Jalan Karangasem, Jalan Mulyosari, Jalan Kalisari, Jalan Ir. Sukarno, Jalan Ngagel dan Jalan Kenjeran. Baliho-baliho itu dicorat-coret menggunakan cat semprot, beberapa di antaranya berisi kata-kata kotor.
Wakil Ketua PDI Perjuangan Surabaya Eusebius Purwadi mengatakan belum tahu kelanjutan laporan tersebut. Menurut Purwadi, pada Kamis, 12 Agustus 2021, ia akan ke Polrestabes Surabaya untuk menanyakan perkembangan laporan. “Kamis saya ke Polrestabes,” katanya.
Selain di Surabaya, pencoretan baliho Puan Maharani juga terjadi di depan sekretariat PDI Perjuangan Kabupaten Blitar. Baliho Puan dicorat-coret dengan kata-kata Open BO. Polres Blitar pun turun tangan menyelidiki kasus itu. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur juga membantu penyelidikan.
Ipar Haji Isam mundur dari DPR dan PDIP
Anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan II, Sulaiman Umar, mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan DPR. Bersamaan dengan itu, Sulaiman juga mundur dari keanggotaannya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pengunduran diri adik ipar pengusaha batu bara asal Kalsel, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam itu terungkap dari suratnya kepada DPP PDIP yang salinannya diperoleh Tempo.
